KPTIK Tegaskan Pemerintah Perlu Berdayakan Talenta Digital dalam Negeri
Komite Penyelarasan Teknologi Informasi Komunikasi (KPTIK) mendukung keinginan Presiden Joko Widodo (Jokowi) agar para talenta digital di luar negeri pulang ke Tanah Air. Tetapi KPTIK menegaskan pemerintah juga perlu memberdayakan para talenta digital dalam negeri yang belum mendapatkan kesempatan membangun Indonesia.
Demikian disampaikan Ketua KPTIK Dedi Yudiant dalam keterangan tertulisnya, Minggu (6/3/2022).
Dedi mengatakan seharusnya pemerintah tidak hanya mencari cara memulangkan talenta digital dari luar negeri, tetapi juga memberdayakan talenta digital yang ada di dalam negeri.
“Talenta digital Indonesia masih banyak yang belum dapat kesempatan dan masih tersebar di seluruh Indonesia,” kata Dedi Yudiant.
Menurutnya, pemberdayaan talenta digital di dalam negeri bisa terwujud jika pemerintah memiliki master plan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) yang jelas. Master plan TIK sangat krusial apalagi tahun 2030 Indonesia menuju bonus demografi sehingga membutuhkan pedoman TIK yang terarah dan bukan hanya road map per lima tahun.
“Yang penting adalah bagaimana membangun 74.000 desa sehingga muncul talenta-talenta digital. Jadi kita tidak hanya mengirim SDM kerah biru, tetapi juga SDM kerah putih yang profesional,” ujar Dedi Yudiant.
Diungkapkannya, dengan memulangkan talenta digital dari luar negeri juga bisa merugikan negara, karena menghilangkan devisa negara. Karena itu, Dedi menyarankan agar pemerintah melakukan seleksi dan mapping talenta digital di Indonesia.
“Pemberdayaan talenta digital di dalam negeri akan menjawab permintaan dunia usaha kerja akan SDM berkualitas. Selain itu, Indonesia akan memiliki sumber daya manusia yang mampu menciptakan inovasi teknologi, dan bukan hanya akan menjadi konsumen teknologi,” terang Dedi Yudiant.
Akan tetapi, inisiator Warkop Digital ini menekankan, pemerintah juga jangan asal menunjuk organisasi TIK dan menjadikan program master plan TIK sebagai project oriented, karena bagaimanapun master plan TIK harus dikelola oleh pihak yang kompeten dan memang berpengalaman di bidang TIK.
“Dengan adanya masterplan TIK, kita akan memiliki ketahanan teknologi yang terarah. Presiden Jokowi juga akan berjasa mewariskan pondasi pembangunan TIK nasional sebelum selesai menjabat,” jelas Dedi Yudiant.
enyataannya, kata Dedi, saat ini semua kementerian masih euforia dengan pelatihan berbasis TIK secara masif, namun belum ada pemetaan yang komprehensif. Padahal pemetaan TIK yang komprehensif membuat anggaran lebih terarah dan optimal, dan bukan sekadar memenuhi administrasi pelatihan tanpa mengukur hasil dan efektivitas pelatihan persebut
Sebelumnya, Presiden Jokowi meminta para praktisi teknologi asal Indonesia yang bekerja di luar negeri agar pulang untuk merambah peluang di Tanah Air.
Hal ini disampaikan Jokowi saat menggelar dialog dengan Head of Analytics, Platform and Regional Bussiness Grab Singapura Ainun Najib, Software Engineer Google UK Chairuni Aulia, Technology Lead of SeaMoney Singapura Rangga Garmastewira, dan Director of Engineering Asana di Amerika Serikat (AS) Veni Johanna secara daring pada Selasa (1/3/2022).
Kemudian Jokowi bertanya kepada keempat talenta teknologi Indonesia itu, bagaimana caranya agar mereka mau pulang ke Indonesia. “Saya mau tanya, bagaimana sih agar Chai, Rangga, Veni, dan Ainun mau pulang ke Indonesia,” tanya Jokowi.
Ainun pun menjawab, agar mereka bisa pulang ke Indonesia hanya ada dua kuncinya, yaitu opportunity (kesempatan) dan stability (stabilitas).
Menanggapi pendapat Ainun, Jokowi mengungkapkan potensi digital di Indonesia di 2030 diperkirakan mencapai Rp 4.531 triliun.
“Itu kan gede sekali, dan perkiraan hitung-hitungan itu saya kira tidak meleset jauh-jauhlah. Jadi harapan saya, pulang semua ajaklah, pulang. Di sini kan juga sudah banyak sekarang, ada opportunity, perusahaan-perusahan gede semua ada di sini,” tegas Jokowi.
